Sudah Bekerja Baik Jadi Alasan MA Pangkas Hukuman Edhy Prabowo, Tokoh NU: Betapa Bobroknya Hukum di Negara Ini

  • Bagikan
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (Issak Ramdhani/Fajar Indonesia Network)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau biasa disapa Gus Umar menyoroti soal pemotongan hukuman eks Menteri KKP, Edhy Prabowo.

Gus Umar merasa keheranan dengan alasan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Edhy Prabowo sudah bekerja dengan baik saat menjadi menteri.

Hal itu diungkapkan Gus Umar di akun Twitter pribadinya @umarsyadat75, pada 10 Maret 2022.

"Sedih ya betapa hancur dan bobroknya hukum dinegara ini," @umarsyadat75.

Menurutnya, keputusan hakim tersebut betul-betul mencederai hukum di negara Indonesia.

“Kerja baik koq korupsi. Alesan hakim MA pangkas hukuman edy prabowo benar2 menciderai hukum dinegara ini,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, Makhamah Agung (MA) memutuskan memotong hukuman pidana penjara Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Hukuman penjara Edhy Prabowo dipotong menjadi 5 tahun usai sebelumnya divonis 9 tahun penjara.

Diketahui, terdapat sejumlah hal yang menjadi pertimbangan majelis kasasi sehingga mengurangi vonis Edhy Prabowo tersebut.

"Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan Pengadilan Negeri kurang mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa sehingga perlu diperbaiki dengan alasan bahwa pada faktanya terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat khususnya nelayan," demikian disebutkan hakim.

Majelis kasasi menilai faktanya Edhy Prabowo telah memberikan harapan yang besar terhadap nelayan dengan mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tertanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan