FAJAR.CO.ID, JAKARTA--Politikus Fahri Hamzah merasa geram saat menilai bahwa DPR bungkam atas kasus penembakan Dokter Sunardi oleh Tim Densus 88 pada Rabu (9/3/2022).
Tindakan plisi dianggap Fahri Hamzah salah karena lebih mengarah ke penindakan di luar proses hukum atau yang disebut juga extra judicial.
“Sejak dulu saya sdh mengidentifikasi Tindakan preemptive penyelidik dan saya koreksi," cuit Fahri Hamzah di akun Twitter pribadinya seperti dilansir FIN.co.id pada Senin (14/3/2022).
"Tapi absenya lembaga pengawas di senayan membuat mereka lebih ugal2an melakukan tindakan extra judicial. Seharusnya yg punya kekebalan melawan sekuat tenaga bukannya malah diam seribu bahasa.,” tambahnya.
Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014–2019 itu menilai bahwa aparat hukum akan bertindak semena-mena apabila tidak ada pengawasan yang ketat dari Senayan.
Terlebih Fahri Hamzah mengatakan bahwa DPR harus lebih bisa bersuara karena mempunyai hak imunitas.
Dia merasa sedih saat melihat para anggota DPR yang seharusnya melakuan pengawasan kini hanya duduk terdiam saat aparat hukum melakukan ketidakadilan.
Justru karena hal tersebut, Fahri Hamzah merasa curiga ada "kerjasama" yang dilakukan anggota DPR dengan aparat penegak hukum.
"Dengan sedih kita menyaksikan partai politik yang dapat suara di Senayan, mengontrol lembaga pengawasan, parlemen dan legislatif, justru menonton seluruh tindakan semena2 dan extrajudicial, merampas nyawa dan kehidupan," tuturnya.
"Lama2 kita curiga bahwa sebetulnya mereka bersekongkol!," sambung Fahri Hamzah.
Sementara itu, aksi tembak mati dokter Sunardi oleh Densus 88 Antiteror Polri membuat Komnas HAM turun tangan.
Komnas berencana akan memanggil Densus 88 antiteror terkait penembakan yang terjadi di Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut.
Sebab penembakan terhadap tersangka teroris tersebut hingga kini masih menjadi kontroversi.Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan pemanggilan terhadap Densus 88 untuk mengetahui latar belakang penembakan terhadap dr Sunardi.
“Kami berencana akan meminta keterangan pihak kepolisian khusunya pihak Densus 88, minggu depan,” kata Choirul, Minggu, 13 Maret 2022.
Choirul berharap Densus 88 bisa membawa bukti yang komprehensif, sehingga perkara itu bisa terang benderang.(fin/fajar)
