FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kelangkaan minyak goreng dinilai perlu disikapi DPR dengan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus). Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi.
Menurutnya, pembentukan pansus untuk mengusut kasus terjadinya krisis minyak goreng yang belakangan ini kian langka di Indonesia, sekaligus sebagai respons kekecewaan parlemen terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) M. Lutfi yang dua kali mangkir untuk membahas penyelesaian krisis minyak goreng.
“Maka, saya lebih setuju untuk sebagaimana sudah diputuskan oleh Pimpinan DPR bahwa lebih baik dibentuk Pansus saja agar lebih jelas hal-hal apa sebenarnya yang membuat kelangkaan minyak goreng di Indonesia,” ujar dia dalam rapat gabungan yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel itu, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Menurutnya, melalui pansus dapat merekomendasikan langkah-langkah solusi tepat yang wajib segera dilakukan pemerintah dalam mengatasi problem kelangkaan minyak goreng tersebut.
Dia menambahkan, jika ditemukan adanya penjualan atau ekspor ke luar negeri berlebih sehingga berakibat mengurangi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri, maka pansus juga dapat menyeret oknum-oknum yang terlibat.
Dedi menyatakan, Parlemen merasa Mendag M. Lutfi telah melakukan satu hal yang berindikasi pelecehan terhadap DPR secara institusional karena telah mangkir berkali-kali dalam rapat bersama DPR RI dengan pemerintah membahas kelangkaan minyak goreng.
“Saya mengusulkan segera dibentuk Pansus untuk meminta pertanggungjawaban Mendag. Jangan sampai publik menganggap DPR tidak berani dengan Mendag," pungkas Dedi. (eds)
