“Yang namanya minyak goreng curah itu bisa kemungkinan dioplos oleh jelantah kemudian karena tak ada kemasan, kode barcode dan kode produksinya maka ini rentan,” ungkapnya.
Selain itu, juga rentan terjadinya penimbunan terhadap minyak goreng curah karena adanya potensi peralihan konsumsi dari masyarakat yang sebelumnya menggunakan minyak goreng kemasan menjadi membeli minyak goreng curah.
“Kalau gap antara migor kemasan disparitas harga curah yang subsidi makin lebar maka tidak menutup kemungkinan mereka akan turun kelas untuk mengkonsumsi migor curah,” jelasnya.
Dengan demikian, kata Bhima, hal itu bisa mengakibatkan alokasi subsidi BPDPKS tidak tercukupi. Pada akhirnya, akan memicu kelangkaan pada minyak goreng curah.
Menurut Bhima, seharusnya kebijakan terkait stabilitas harga minyak goreng ini menggunakan skema Domestic Market Obligation (DMO), mencari akar persoalan pendistribusian minyak goreng yang menghambat, serta pengawasan dari kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) itu sendiri.
“Cari rantai distribusi mana yang bermasalah menimbun, penegakan hukumnya, dan dari disisi HET nya juga dipantau. Jadi khawatirnya pemerintah gonta ganti kebijakan ini karena tidak kuat berada pada tekanan konglomerat sawit,” pungkasnya. (jawapos/fajar)
