Hamka B Kady Dorong BMKG dan Basarnas Perkuat Sistem Pengendalian Intern

  • Bagikan
Hamka B Kady dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Kepala BMKG dan Kepala BNPP (Basarnas), Senin (21/3/2022).

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady mengapresiasi BMKG dan Basarnas yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Capaian ini berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan semester I tahun 2021.

Namun Hamka B Kady memberi catatan yang perlu diingat oleh kedua lembaga tersebut. Meski mendapat WTP, hal tersebut bukan berarti tidak terjadi penyimpangan.

"BMKG dan Basarnas mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Ini bukan berarti tidak terjadi penyimpangan. Secara nilai memang tidak besar tapi cukup mengganggu kinerja keuangan kementerian maupun lembaga," cetus Hamka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Kepala BMKG dan Kepala BNPP (Basarnas), Senin (21/3/2022).

Misalnya terjadi kelebihan bayar dalam sebuah proyek walaupun memang bisa dikembalikan.

Tetapi itu membuktikan yang bersangkutan tidak kapabel pada pekerjaannya.

Lantas kenapa bisa WTP? Karena BPK melihat tidak ada substansi besar yang merugikan negara.

Yang terpenting, kata Politisi Golkar itu, semua lini harus memperkuat sistem pengendalian intern. Mengikuti semua proses perencanaan, penganggaran dan eksekusi.

"Jadi harus sesuai dengan yang diputuskan," kata Legislator dari Dapil I Sulawesi Selatan itu.

Khusus untuk BMKG, Hamka B Kady mengatakan lembaga ini butuh peningkatan pengendalian intern.

"Karena mereka menggunakan alat dengan teknologi canggih tapi hanya orang tertentu saja yang mampu menggunakannya," ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya juga mengapresiasi kinerja Basarnas dalam hal penyelamatan.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan