FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady mengapresiasi BMKG dan Basarnas yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
Capaian ini berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan semester I tahun 2021.
Namun Hamka B Kady memberi catatan yang perlu diingat oleh kedua lembaga tersebut. Meski mendapat WTP, hal tersebut bukan berarti tidak terjadi penyimpangan.
"BMKG dan Basarnas mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Ini bukan berarti tidak terjadi penyimpangan. Secara nilai memang tidak besar tapi cukup mengganggu kinerja keuangan kementerian maupun lembaga," cetus Hamka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Kepala BMKG dan Kepala BNPP (Basarnas), Senin (21/3/2022).
Misalnya terjadi kelebihan bayar dalam sebuah proyek walaupun memang bisa dikembalikan.
Tetapi itu membuktikan yang bersangkutan tidak kapabel pada pekerjaannya.
Lantas kenapa bisa WTP? Karena BPK melihat tidak ada substansi besar yang merugikan negara.
Yang terpenting, kata Politisi Golkar itu, semua lini harus memperkuat sistem pengendalian intern. Mengikuti semua proses perencanaan, penganggaran dan eksekusi.
"Jadi harus sesuai dengan yang diputuskan," kata Legislator dari Dapil I Sulawesi Selatan itu.
Khusus untuk BMKG, Hamka B Kady mengatakan lembaga ini butuh peningkatan pengendalian intern.
"Karena mereka menggunakan alat dengan teknologi canggih tapi hanya orang tertentu saja yang mampu menggunakannya," ungkapnya.
Di sisi lain, pihaknya juga mengapresiasi kinerja Basarnas dalam hal penyelamatan.
"Target yang ditetapkan terbilang tercapai," tukas Hamka.
Sementara itu Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut pihaknya akan menambah teknologi yang mendukung peningkatan kecepatan, ketepatan dan akurasi dalam menyebarluaskan informasi cuaca dan iklim.
Salah satunya, memasang sejumlah peralatan dini tsunami di wilayah Banten dan Selat Sunda.
Dalam RDP tersebut juga mengemuka terkait penyiapan 74 kapal dengan kecepatan tanpa awak dengan berat ringan dalam penanggulangan bencana yang tengah dipersiapkan Basarnas.
Kepala Basarnas, TNI Henri Alfiandi menyampaikan pihaknya setiap hari menerima sekitar 30 aduan di seluruh Indonesia.
70 persennya adalah kecelakaan di air. Sehingga perlu disiasati pembelian peralatan yang membantu dan dengan teknologi terkini. (dra/fajar)
