FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Setelah peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET) dicabut, harga minyak goreng kemasan perlahan melonjak naik di pasaran. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti hal itu. Langkanya dan mahalnya harga minyak goreng di Tanah Air seharusnya tidak terjadi.
Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial, Netty Prasetiyani mengatakan, kebijakan pemerintah yang mencabut HET minyak goreng menyengsarakan rakyat. Terutama rakyat yang berada dikalangan menengah ke bawah.
“Kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat menengah ke bawah. Ibu-ibu menjerit, terutama saat banyak keluarga di Indonesia terkena PHK dan dirumahkan akibat pandemi COVID-19,” pungkas Netty Rabu, (23/3/2022)
Selain itu, lanjut Netty, masyarakat juga dibuat bingung lantaran sebelumnya minyak goreng langka tetapi sekarang stoknya melimpah. Stok yang tiba-tiba banyak itu disertai dengan harganya yang melonjak tinggi.
"Artinya selama ini memang ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang ‘bermain’ minyak goreng,” ujarnya.
Pemerintah per 16 Maret kemarin telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 tahun 2022 yang mencabut ketentuan HET Permendag Nomor 06 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng. Netty juga berharap pemerintah tidak kalah dengan kepentingan bisnis para pengusaha.
“Pemerintah tidak boleh kalah dengan kepentingan bisnis para pengusaha. Jangan biarkan segelintir orang bisa semena-mena mengatur dan menguasai kebutuhan hidup banyak orang seperti minyak goreng” ujarnya.
