Delapan Tersangka Kasus Kerangkeng Milik Bupati Langkat Nonaktif Tak Ditahan, LPSK Bereaksi

  • Bagikan
Kerangkeng berisi manusia ditemukan di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin. Temuan itu telah dilaporkan Migrant Care ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Senin (24/1/2022).

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyesalkan tidak ditahannya delapan orang tersangka dalam kasus kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Kepolisian beralasan, tidak ditahannya delapan tersangka itu dinilai kooperatif.

Mereka yang ditetapkan tersangka di antaranya berinisial TS, JS, SP, HS, IS, RG, DP dan HG. Mereka diduga terjerat tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyebut, tidak ditahannya delapan tersangka dalam kasus kerangkeng Bupati Langkat dinilai merusak citra Polri. Padahal ancaman hukuman terhadap para tersangka di atas lima tahun.

“Standar KUHAP saja ancaman pidana di atas 5 tahun, secara objektif dilakukan penahanan. Kenapa tidak ditahan, jadi aneh dan mencederai citra Polri,” kata Edwin kepada JawaPos.com, Minggu (27/3).

Edwin menyebut, sejumlah tersangka yang terjerat pemalsuan surat, ITE hingga kasus penipuan yang tidak mengakibatkan orang luka, sakit jiwa dan tewas saja dilakukan penahanan. Dia menyesalkan delapan tersangka itu tidak dilakukan penahanan.

“Kok ini kekerasan sampai nyawa merenggang tidak ditahan? Apakah ini standar polri yang baru sejak presisi?,” cetus Edwin.

Menurut Edwin, tidak dilakukannya penahanan terhadap delapan orang tersangka kasus kerangkeng milik Bupati Langkat akan menimbulkan kesan standar ganda dalam penanganan perkara. Padahal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit sempat menyatakan, pepatah ikan busuk mulai dari kepala. Kalau pimpinannya bermasalah, maka bawahannya akan bermasalah juga.

  • Bagikan