FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram melihat kementerian dan lembaga bergantung pada impor. Untuk itu, dia menginstruksikan penggunaan anggaran sebesar 40 persen dari dana APBN, APBD dan milik BUMN atau sekitar Rp 400 triliun untuk produk dalam negeri.
Mengenai hal itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, menilai apabila instruksi ini tidak berjalan, sudah bisa dipastikan program Bangga Buatan Indonesia hanya slogan belaka.
Untuk diketahui, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini bertujuan agar masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan karya anak bangsa, utamanya produk UMKM lokal. Gerakan ini diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada 14 Mei 2022.
“Sejauh ini, itu (Bangga Buatan Indonesia) memang hanya slogan,” terangnya kepada JawaPos.com, Minggu (27/3).
Adapun, kementerian dan BUMN ini menjadi pemicu dari peningkatan konsumsi produk dalam negeri. Jadi, ketika BUMN melakukan impor, maka swasta turut melakukan hal serupa.
“Kalau BUMN dan pemerintah tidak bisa membelanjakan anggaran 40 persen untuk produk dalam negeri, tidak ada harapan untuk mendorong swasta dan masyarakat. Kalau pemerintah aja tidak mau (beli produk lokal), apalagi swasta,” imbuhnya.
Sementara pada sektor masyarakat, kemungkinan mereka lebih memiliki jiwa bangga buatan produk dalam negeri. Menurut Eko, seharusnya para pejabat negara ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat umum.
“Kalau masyarakat mungkin masih ada pada pride, mungkin juga menunjukkan kalau dia mencintai produk lokal, kalau di swasta itu tidak ada. Pemerintah tidak, harusnya garda terdepan Bangga Buatan Indonesia,” tutur dia.
