FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) dinilai tidak punya nyali dalam membongkar mafia dan kartel minyak goreng. Kementerian ini pun dibandingkan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berani membongkar pelaku kartel dan mafia minyak goreng yang meresahkan masyarakat.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade. Dia mengaku geram dengan sikap Kemendag yang terkesan tidak punya nyali dalam membongkar mafia dan kartel minyak goreng yang meresahkan rakyat Indonesia.
"KPPU sudah bilang ada dugaan oleh 8 Kartel, masa Kemendag gak punya data? kalau ada, tolong dibuka datanya! gak usah takut ini demi rakyat!," tegasnya, saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kemendag, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).
"KPPU aja berani bilang ada dugaan 8 kartel minyak goreng, mereka berani ngomong gitu padahal anggarannya cuma Rp 90-an miliar. Sedangkan Kemendag anggarannya Rp 2,4 triliun," beber Andre.
Dia meminta agar Kemendag menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) untuk melakukan audit investigasi terkait permasalahan minyak goreng ini. (eds)
