Desa Ringinkembar Gelar Penyuluhan Hukum Sengketa Tanah dan Perlindungan Hukum Lintas Sektor

  • Bagikan
Penyuluhan Hukum Pertanahan Terpadu dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat dari Advokat Alam Prawiranegara

FAJAR.CO.ID, RINGINKEMBAR -- Marak persoalan sengketa tanah, penyuluhan hukum pertanahan terpadu dan perlindungan hukum bagi masyarakat (Lintas Sektor) dilakukan Kepala Desa Ringinkembar, Moch Subaidi, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 lalu.

Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Kepala Desa Ringinkembar dan jajarannya dengan mengundang PTPN XII, Muspika Sumbermanjing Wetan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, dan Kelompok Masyarakat Tani Maju Ringinkembar yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya Nur Setia Alam Prawiranegara.

Disini Kades menanggapi apa yang dilakukan PTPN XII bertentangan dengan ketentuan Mahkamah Agung melalui keputusan No 121 K/TUN/2017. membatalkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.

Melalui putusan itu juga, MA menetapkan bahwa informasi HGU yang rinciannya terdapat nama pemegang izin HGU, tempat atau lokasi, luas HGU, jenis komoditi, dan peta area yang dilengkapi titik koordinat dinyatakan terbuka.

Advokat Alam Prawiranegara, menyayangkan atas langkah yang dilakukan oleh PTPN XII, karena tidak memberikan data selaku pemilik, karena BPN/ATR hanya akan menyalin atau mencatat apa yang ditunjukkan oleh Pemilik lahan.

ÔÇťapabila memang telah terjadi kenakalan-kenakalan pada masa lampau, mari kita evaluasi bersama sehingga dapat mencari solusi yang terbaik dimana aset negara tidak hilang tetapi masyarakat dapat secara utuh memiliki lahan untuk membangun dan memanfaatkannya sebagaimana dengan diwujudkannya UU Cipta Kerja Pasal 127 dst, tentang Pertanahan untuk meminimalisir konflik atau sengketa tanah", ujar Alam Prawiranegara, dikutip, Senin (4/4/2022).

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan