Sambangi Bareskrim, Tim Kuasa Hukum 137 Korban Fahrenheit Mengaku Rugi Rp37 Miliar

  • Bagikan
Tim Kuasa Hukum LQ Indonesia Law Firm Bersama Perwakilan Korban Robot Trading Fahrenheit

Dalam laporan itu, mereka mempersangkakan terlapor dengan Pasal berlapis, yakni penipuan serta penggelapan dan juga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Pasal yang dilaporkan, tentu kalau Pasal umum Pasal 372, 378 tipu gelap, TPPU ada disitu Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Perdangangan dengan Skema Fonzi Pasal 105 dan juga UU Perlindungan Konsumen. Kenapa UU Perlindungan Konsumen, Pasal 8 bilang penjualan produk tidak sesuai keterangan," ungkapnya.

Diketahui, Untuk kasus ini Kejaksaan Agung telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan investasi bodong, robot trading Fahrenheit. Dengan tersangka dalam kasus ini atas nama Hendry Susanto (HS). SPDP itu diterima pada 24 Maret 2022 lalu.

"Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) tanggal 18 Maret 2022 dan diterima oleh Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada 24 Maret 2022," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Kamis (31/3).

Selain itu, untuk Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka (SPPT) diterbitkan penyidik Dit Tipideksus Bareskrim Polri pada 21 Maret 2022 dan diterima oleh Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada 29 Maret 2022.

"Tersangka HS disangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 3," sebutnya.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan