PKS sendiri baru-baru ini meluncurkan Sekolah Nelayan dengan mengundang 30 perwakilan daerah di pulau Jawa yang mayoritas bekerja sebagai nelayan.
Tujuan didirikannya Sekolah Nelayan adalah sebagai bentuk komitmen PKS memperjuangkan kesejahteraan nelayan dan masyarakt pesisir.
“Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil harus diproteksi sehingga tidak terjadi privatisasi. Masyarakt pesisir memiliki hak utuh dalam mencari penghidupan sehingga ruang ekonomi mereka tetap terlindungi dari praktek-praktek korporasi yang tidak adil.”
Doktor Salim mencontohkan pembangunan berbagai macam resor oleh pihak swasta yang membatasi gerak nelayan sehingga mereka tidak bisa melaut dengan bebas seperti sebelumnya. Dampaknya terjadi kontestasi antara nelayan dengan pihak swasta sehingga tidak terjadi keadilan dalam tata ruang daerah pesisir.
“Laut dan segala isinya adalah properti kita bersama, dan tidak bisa diserahkan begitu saja tanpa ada regulasi ke pihak pemilik modal. Selain tanggung jawab pemerintah, nelayan juga memiliki kewajiban melindungi diri mereka sendiri dari ketidakadilan ekonomi seperti ini. Karena itulah kami terus akan mengedukasi mereka melalui Sekolah Nelayan agar mereka bisa lebih memahami apa-apa saja yang menjadi hak mereka sebagai warga negara yang tinggal di daerah pesisir, dan batasan-batasan apa saja yang maksimal bisa dilakukan oleh pihak swasta yang membuka usaha di daerah mereka,” tutupnya.
Ketua DPW Sulsel Amri Arsyid ketika dihubungi mengatakan Nelayan adalah tulang punggung ketahanan pangan Indonesia sekaligus menjadi cermin kesejahteraan rakyat, selama nelayan Indonesia masih belum sejahtera maka Indonesia belum bisa dikatakan sejahtera.
