Berdebat soal Big Data Penundaan Pemilu, Luhut Panjaitan: Kita Boleh Beda Pendapat Kan?

  • Bagikan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menolak buka big data soal penundaan pemilu.

Ini terjadi saat Luhut menemui dan berdebat dengan massa BEM UI di Balai Sidang UI (Universitas Indonesia), Depok, Selasa (12/4/2022).

Luhut menegaskan dirinya memiliki hak untuk menolak menunjukkan big data yang menunjukkan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024 tersebut.

“Kamu tidak berhak juga menuntut saya. Kau sepakat tapi kalau saya tidak sepakat boleh kan? Saya punya hak untuk bilang nggak. Kita boleh beda pendapat kan?,” kata Luhut .

Ini bukan kali pertama Luhut diminta berbagi informasi soal big data.

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga pernah mengunjungi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk meminta informasi publik terkait klaim big data itu.

Seperti diketahui, Luhut mengklaim big data berupa 110 juta interaksi media sosial mendukung usul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menunda Pilkada 2024 pada akhir Februari.

Luhut menyatakan pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung debat tersebut.

Di sisi lain, tiga partai besar mengindikasikan bahwa rencana penundaan Pemilihan Umum 2024 tidak dapat diterima. Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp 110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak ada penundaan Pemilu 2024. Sehingga dipastikan tidak ada masa perpanjangan jabatan presiden.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan