FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mendesak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, untuk membeberkan data dukungan dari masyarakat soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Hal itu disampaikan mahasiswa melalui aksi unjuk rasa, saat kunjungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ke Balai Sidang UI, Selasa (12/4).
"Saya punya hak juga untuk tidak membeberkan data itu kepada kalian, tidak ada masalah kenapa harus diributkan," ucap Luhut saat menghampiri massa aksi, di Balai Sidang UI, Selasa (12/4).
Baginya, berbeda pendapat itu merupakan hal yang biasa sehingga tidak perlu lagi diributkan.
"Kalian harus belajar berdemonstrasi ke depannya. Kamu dengan istrimu atau pacarmu bisa saja beda pendapat. Tidak perlu emosional," tegasnya di depan mahasiswa.
Meski begitu, mahasiswa tetap menuntut dan meminta Luhut membeberkan big data, lantaran dirinya merupakan seorang pejabat publik yang harus mempertanggungjawabkan hal tersebut.
"Apa hak kewajiban saya mempertanggungjawabkan?," tanya Luhut kepada massa aksi.
Dia meminta agar mahasiswa tidak berasumsi seakan-akan pejabat publik setuju dan mengizinkan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Presiden sudah bilang pemilu tetap 14 Februari 2024," terangnya.
Meski demikian, Luhut tetap enggan membeberkan big data yang dituntut oleh massa aksi tersebut.
"Dengerin kamu anak muda, kamu tidak berhak juga menuntut saya, karena saya juga punya hak untuk memberitahu atau tidak," tandasnya. (jpnn/fajar)
