FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah menyebut upaya cepat Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap mafia minyak goreng (migor) adalah langkah yang luar biasa dan spektakuler.
Fahri Hamzah menegaskan pengungkapan mafia migor ini memiliki efek luas pada perbaikan citra pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tapi Agak aneh jika oknum istana memproduksi tema baru yang kontroversial. Padahal sedang ada prestasi penting @KejaksaanRI ini.
Seharusnya sebagaimana presiden telah mendukung pengusutan tuntas mafia minyak goreng ini, maka harusnya seluruh jajaran istana kompak dgn presiden," tulis Fahri Hamzah seperti dikutip FIN melalui akun Twitternya @fahrihamzah pada Senin (25/4/2022).
Menurut Fahri, Presiden Jokowi telah membuat pernyataan yang sangat tegas di Madura agar kasus ini diusut tuntas oleh Kejagung.
"Sehingga siapa saja pelaku yg bermain sebagai mafia dan kartel harus dibuka secara lebar. Ini sejalan juga dengan temuan awal KPPU tentang adanya kartel di balik semua ini. Sekali lagi, Isu minyak goreng ini sesungguhnya punya efek yg besar sekali pada pulihnya citra pemerintah secara umum dan khususnya presiden Jokowi setelah isu perpanjangan masa jabatan yang tidak produktif," tuturnya.
Namun, Fahri mengingatkan jika ada lingkar dalam istana terlibat, maka bisa akan berbalik kembali.
Seharusnya, lanjut Fahri Hamzah, langkah berani Jaksa Agung dan jajarannya yang telah menyebabkan ketersediaan minyak goreng langsung terpenuhi khususnya pada minggu terakhir puasa harusnya mendapat dukungan lebih.
"Sebab perang melawan kartel dan mafia tidak mudah. KPPU sendiri kewalahan. Pengusutan kartel selain tidak mudah, tetapi sangat penting dan tepat waktu bagi pemerintah saat ini. Karena ini pasti akan mengakibatkan secara langsung adanya dukungan riil rumah tangga Indonesia. Khususnya emak emak yang kemarin ikut turun Demo mendukung mahasiswa," tukasnya.
Di sisi lain, Fahri heran karena justru ada oknum pejabat lain yang mengirim sinyal bias pada langkah Kejagung. Padahal, upayanya sudah didukung penuh oleh Presiden.
Menurut Fahri, pada hari-hari ke depan, hal ini yang menjadi konsentrasi kabinet secara umum dan pihak istana.
Fahri menambahan Jaksa Agung tidak bisa bertindak sendiri. Karena itu, seluruh jajaran harus mendisiplin diri agar tidak terjebak dan terlibat mengambil keuntungan dalam kesempitan rakyat.
Dia menyebut mafia dan kartel yang sedang diusut Kejagung bukan pemain kecil kelas pengecer.
Mereka ini telah lama disorot oleh KPPU. Selain iu, para mafia ini yang mengontrol produksi kebun sawit, produksi minyak dan penyalurannya.
"Saking besarnya kartel ini, konon mereka tidak saja bisa mengontrol harga dalam negeri. Tetapi juga harga global. Mengingat Indonesia adalah penyuplai sepertiga dari kebutuhan CPO global. Jadi ini adalah para raksasa yang sudah terbiasa mempermainkan harga di tingkat dunia," jelas Fahri.
Sikap tegas presiden untuk menghentikan ekspor CPO, lanjut Fahri, memerlukan tindakan lanjutan.
Di hilir dipicu oleh langkah Kejagung, tetapi di hulu harus dibuatkan strategi dan kebijakan yang menuntaskan perkara kelangkaan pangan ini. Tujuannya agar tidak muncul lagi di masa mendatang.
Fahri juga mewanti-wanti Jokowi terhadap kemungkinan adanya keterlibatan orang-orang dekatnya.
"Presiden harus mewaspadai kemungkinan keterlibatan orang2 terdekatnya pd kegiatan mafia dan kartel ini. Sebab perilaku mereka bisa langsung merusak Citra presiden sbg penanggung jawab jalannya pemerintahan. Sementara mereka dan kelompoknya tidak merasa punya ikatan dgn rakyat. Mereka mudah saja datang dan pergi dengan harta dan kekayaan mereka yang besar yang dikumpulkan dari kejahatan seperti mafia dan kartel ini. Sementara Presiden akan ditahan oleh rakyat dan diminta pertanggungjawabannya sampai akhir masa jabatan. Waspadalah," pungkas Fahri.
Seperti diketahui, kasus korupsi pemberian fasilitas minyak goreng di Kementerian Perdagangan (Kemendag) diduga terkait pengumpulan dana untuk membayar penundaan pemilu 2024.
Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengaku memiliki informasi tersebut.
Masinton berharap informasi tersebut dapat digunakan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mendalami kasus ini.
“Saya ada informasi menyampaikan bahwa dia memberikan sinyalemen, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal serta mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu,” tegas Masinton di Jakarta, Sabtu (23/4/2022). (fin)
