PKS Soroti Larangan Ekspor Minyak Goreng, Babak Baru Perang Lawan Mafia

  • Bagikan
Presiden Jokowi membahas masalah minyak goreng dalam negeri dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/3). Biro Pers Sekretariat Presiden

FAJAR.CO.IID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto pertanyakan alasan pemberlakukan larangan ekspor minyak goreng dan cpo mulai 28 April 2022.

Pasalnya, ada jeda waktu yang memungkinkan perusahaan produsen minyak goreng dan cpo melakukan ekspor besar-besaran di sela waktu larangan tersebut.

Ada peluang pengusaha minyak goreng yang menggunakan aji mumpung untuk memaksimal ekspor mereka. Kalau ini terjadi, maka akibatnya akan menimbulkan kelangkaan migor di dalam negeri. Hal tersebut tentu sangat tidak kita inginkan.

"Idealnya, saat mulai berlakunya suatu kebijakan, tidak terpaut waktu yang terlalu lama dengan masa penetapannya, sehingga kebijakan tersebut tidak masuk angin," ujar Mulyanto, Senin (25/4).

Mulyanto menyebut larangan ekspor minyak goreng dan cpo ini sebagai babak baru “perang” melawan Mafia. Sebab beberapa kebijakan terkait tata niaga migor ini telah ditetapkan dan dicabut sendiri oleh pemerintah.

Politikus PKS itu meminta pemerintah untuk konsisten dan tegas dengan kebijakan yang baru diambil. Jangan kalah lagi dengan Mafia migor. Apalagi godaan atas kebijakan kali ini cukup berat.

"Dengan pelarangan ekspor cpo dan migor, maka kita mungkin akan diprotes oleh negara mitra dagang, yang selama ini komitmen menyerap produk cpo kita dan turunannya. Walaupun mungkin tidak sekeras kasus batu bara, namun dapat diperkirakan mereka akan merespons negatif atas sikap kita," bebernya. (jpnn/fajar)

  • Bagikan