FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Jamiluddin Ritonga meminta pihak kepolisian merespons pernyataan politisi PDIP Mansinton Pasaribu.
Itu terakit ada pihak yang memobilisasi para perusahaan sawit untuk mensponsori wacana penundaan Pemilu.
Mereka juga disebut akan membayar MPR RI untuk merubah konstitusi.
Menurut Jamiluddin, hal tersebut merupakan sinyal akan terjadinya makar.
“Kalau terbukti sudah dapat disebut perbuatan makar konstitusi,” kata Jamiluddin kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Senin (25/4/2022).
Karena itu, pihak kepolisian dan penegak hukum lainnya untuk menyelediki lebih lanjut pernyataan Masinton tersebut.
“Aparat hukum harus serius menelusuri dan membuktikan sinyalemen Masinton,” ucapnya.
Ia mengatakan, agar hal tersebut menjadi terang benderang.
“Maka klarifiksi sinyalemen Masinton harus secepatnya diklarifikasi. Hanya dengan begitu, kasus tersebut dapat ditangani secara jernih dan objektif,” pungkas Jamiluddin.
Sebelumnya, politisi PDIP Mansinton Pasaribu mengungkapkan ada korelasi antara perusahaan sawit dan wacana penundaan Pemilu 2024.
“Kemudian ada korelasi dukungan yang tiba-tiba dari petani sawit,” kata Masinton, Sabtu (23/4).
Ia pun mencurigai ada pihak yang sengaja memobilisasi pergerakan ini untuk memuluskan penundaan Pemilu.
“Dukung 3 periode, siapa yang memobilisasi itu? Itu petani sawit apa? Petani yang dimobilisasi koorporat,” tanya Masinton.
“Lah itu anggarannya untuk membayar yang namanya tadi sidang MPR,” ucapnya.
Ia menegaskan, bahwa hal tersebut merupakan bahaya besar bagi demokrasi Indonesia.
