FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Masih banyak perusahaan yang belum membayarkan tunjangan hari raya (THR) pada karyawannya.
Padahal Menaker Ida Fauziyah sudah menegaskan perusahaan wajib membayar THR minimal tujuh hari sebelum hari raya. Dan Pembayaran harus dilakukan secara kontan atau tidak dicicil.
Di Banten ada 93 perusahaan telah diadukan pekerja/buruh karena hingga 25 April 2022 belum membayarkan THR Idul Fitri 1443/2022 sesuai dengan ketentuan.
Kadis Nakertrans Banten Septo Kalnadi menegaskan akan segera menindaklanjuti pengaduan tersebut.
Salah satunya dengan melakukan mediasi mediasi antara pelapor dengan perusahaan.
"Kita mediasi dulu selama tiga kali. Kalau memang mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan pada langkah berikutnya, diselesaikan melalui tripartit hingga pemberian sanksi berupa denda hingga pencabutan ijin operasional jika perusahaan terbukti salah," katanya, Selasa, 26 April 2022.
Dia menyebut akan menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan audit dan tindak lanjut menyelesaikan pengaduan THR tersebut.
"Tentu nanti dilakukan verifikasi ke lapangan atau audit untuk memastikan, benar tidaknya ketidakmampuan keuangan perusahaan atau alasan lain," kata Septo.
Hingga hari ini, dari 93 perusahaan yang diadukan terkait THR, sebagian besar berasal dari wilayah Tangerang, yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
Adapun alasan perusahaan tersebut diadukan ke posko pengaduan THR Disnakertrans Banten karena belum membayarkan THR kepada karyawannya dengan alasan ketidakmampuan keuangan perusahaan.
"Rata-rata ketidakmampuan keuangan perusahaan. Ada juga alasan lain seperti masa kerja belum satu tahun dan alasan lainnya," kata Septo.
Pihaknya akan membuka posko pengaduan THR tersebut dan tindak lanjutnya hingga nanti sekitar 9 Mei 2022
"Mulai hari ini langsung kita tindak lanjuti, sampai nanti setelah Lebaran," kata Septo.
Pihaknya berharap perusahaan mematuhi aturan pemerintah untuk memberikan hak THR bagi karyawannya, disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan keuangan perusahaan.
"Kalau ternyata hasil audit keuangan dan tindak lanjut di lapangan ternyata perusahaan akal-akalan. Tentu kita berikan sanksi hingga pencabutan ijin operasional," katanya. (fin/fajar)