Mahfud MD Klaim 82 Persen Masyarakat Papua Setujui Pemekaran, MRP: Ini Kajian dari Mana?

  • Bagikan
Menko Polhukam Mahfud MD.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mempertanyakan klaim Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut, 82 persen masyarakat Papua menyetujui adanya pemekaran wilayah. Dia mempertanyakan kajian dari pernyataan Mahfud tersebut.

“Majelis Rakyat Papua mempertanyakan penyampaian dari Bapak Menkopolhukam terkait dengan 82 persen aspirasi. Ini kajian dari mana, kajian kapan dilakukan dan siapa yang melakukan kajian itu aspirasi?,” kata Timotius di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4).

Menurut Timotius, seharusnya Pemerintah menyerap aspirasi rakyat Papua berdasarkan kajian ilmiah. Karena, masyarakat Papua yang akan sangat berdampak dari pemekaran wilayah tersebut.

“Jadi saya berharap selaku pimpinan Majelis Rakyat Papua, representasi dari kultur orang asli Papua,” ucap Timotius.

Oleh karena itu, kata Timotius, Pemerintah diharapkan bisa mendengar aspirasi dari MRP yang merupakan penyambung lidah dari seluruh rakyat di Papua.

“Pemerintah pusat sesungguhnya harus mendengarkan aspirasi dari kami, karena kami adalah lembaga negara yanga da di daerah yang menyampaikan aspirasi masyarakat Papua,” tegas Timotius.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, 82 persen rakyat Papua dan Papua Barat menyetujui wacana pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Angka itu didapatkan berdasar hasil survei lembaga kepresidenan.

”Kalau setuju tidak setuju itu biasa, hasil survei yang dilakukan lembaga kepresidenan itu malah 82 persen rakyat Papua itu minta pemekaran,” kata Mahfud MD saat memberi keterangan seusai mendampingi Presiden Joko Widodo menyambut delegasi Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/4).

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan