Oleh karena itu dirinya mendesak pemerintah, ketimbang melarang ekspor CPO, lebih baik menghukum dan menjatuhkan sanksi keras kepada perusahaan-perusahaan CPO nakal. “Saya mendukung penangkapan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Bahkan kalau perlu mengganti semua jajaran Kementerian Perdagangan, termasuk menterinya. ibaratnya, kita mau menangkap 3 ekor tikus, tapi satu lumbug padi malah kita bakar,” tegas dia.
Dia menambahkan, sebaiknya pemerintah perlu mempertegas dan memperketat implementasi kebijakan domestic price obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO). Jadi tidak perlu melarang ekspor, karena petani kecil yang menerima dampaknya. “Perusahaan CPO besar harus kontrol ketat, begitupun dengan pejabat Kemendag harus diawasi ketat,” tegas Rudi. (jpg/fajar)
