FAJAR.CO.ID, SAN FRANCISCO -- ”I love Twitter.” Itu adalah cuitan Elon Musk pada 22 Desember 2017. Dan tak sampai genap lima tahun setelah twit yang memicu spekulasi tersebut, Twitter benar-benar menjadi milik orang terkaya sejagat itu.
Pada Senin (25/4), perusahaan yang berbasis di San Francisco itu menyatakan bahwa Musk bakal membeli Twitter seharga USD 44 miliar atau setara Rp 634,39 triliun. Twitter pun akan menjadi milik Musk secara personal.
”Saya juga ingin membuat Twitter lebih baik dari sebelumnya dengan meningkatkan produk dengan fitur-fitur baru, membuat algoritma open source untuk meningkatkan kepercayaan, mengalahkan bot spam, dan mengautentikasi semua manusia,” cuit bos produsen mobil listrik Tesla tersebut kemarin (26/4).
Musk belum secara resmi menjadi pemilik Twitter. Proses jual beli bakal selesai beberapa bulan lagi. Namun, beragam reaksi sudah bermunculan. Salah satunya ketakutan bahwa platform yang berdiri sejak 2006 itu bakal dipenuhi dengan ujaran kebencian.
Sebagian lainnya khawatir mantan Presiden AS Donald Trump bakal kembali. Gara-gara cuitannya yang kerap menyebar berita palsu, akun Twitter Trump dibekukan.
”Terlepas dari siapa pemilik Twitter, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak orang-orang di seluruh dunia yang bergantung pada platform tersebut. Perubahan pada kebijakan, fitur, dan algoritma, baik itu besar maupun kecil, dapat memiliki dampak yang tidak proporsional dan terkadang menghancurkan, termasuk kekerasan offline,” tegas Deborah Brown, peneliti hak digital dan advokat di Human Rights Watch.
Dia menegaskan bahwa kebebasan berekspresi bukanlah hak mutlak. Karena itulah, Twitter perlu berinvestasi dalam upaya untuk menjaga keamanan pengguna yang paling rentan.
Kekhawatiran itu bukan tanpa sebab. Musk selama ini menggambarkan dirinya sebagai pendukung absolut kebebasan berbicara. Dia kerap mengkritik kebijakan Twitter. Menurut dia, Twitter perlu menjadi forum asli untuk kebebasan berbicara. Musk menggambarkan kebebasan berbicara sebagai dasar dari demokrasi yang berfungsi.
Direktur Eksekutif di American Civil Liberties Union Anthony Romero, di pihak lain, menyatakan bahwa banyak bahaya jika satu individu memiliki begitu banyak kekuasaan. Kekhawatiran serupa dilontarkan Amnesty International. Mereka prihatin atas kemungkinan keputusan yang mungkin diambil Twitter setelah pengambilalihan Musk.
”Hal terakhir yang kami butuhkan adalah Twitter yang dengan sengaja menutup mata terhadap kekerasan dan ucapan kasar terhadap pengguna. Terutama kepada mereka yang paling terpengaruh secara tidak proporsional, termasuk wanita, orang nonbiner, dan lainnya,” ujar Michael Kleinman, direktur teknologi dan hak asasi manusia di Amnesty International AS.
Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan didampingi beberapa pengusaha diketahui bertemu langsung dengan Musk kemarin (26/4). Menurut juru bicara kementerian Jodi Mahardi, dalam pertemuan antara Luhut dan Musk itu, dibicarakan beberapa hal.
Yang pertama tentu adalah penjajakan peluang kerja sama pemrosesan nikel dalam produksi baterai kendaraan listrik (EV) di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Indonesia sedang giat membangun industri nikel dalam negeri beberapa tahun terakhir.
Dibahas juga kerja sama antariksa, terutama pengoperasian satelit di orbit rendah. ”Ada juga undangan dari Elon untuk mengajak Pak (Presiden) Jokowi bertemu di SpaceX facility di Texas dan menyinggung sedikit soal Starlink,” jelas Jodi kepada Jawa Pos kemarin. (sha/jpg/fajar)
