Diduga Terima Suap dari Bupati Bogor, Empat Pegawai BPK Langsung Dinonaktifkan

  • Bagikan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka Kasus dugaan suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor yang juga menjerat Bupati Kabupaten Bogor, Ade Yasin.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menonaktifkan empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021.

"Kami sudah menonaktifkan kepala perwakilan BPK Provinsi Jabar," kata Ketua BPK Isma Yatun di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 28 April 2022.

Ada pun keempat pegawai BPK itu di antaranya Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah.

Selain dinonaktifkan kata Isma, keempatnya juga bakal diadili secara etik.

"Kami senantiasa memohon kepada Allah SWT untuk kami mendapat petunjuk dan kemudahan dalam melaksanakan amanah dalam mengawal pengelolaan keuangan negara bagi kebaikan seluruh rakyat Indonesia," tutur Isma.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bogor, Ade Yasin, bersama tujuh orang lain sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021.

"Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan data terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK selanjutnya melakukan penyelidikan dan menemukan adanya bukti permulaan yang cukup yang kemudian meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 28 April 2022.

Ada pun ketujuh tersangka lain di antaranya Maulana Adam, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor; Ihsan Ayatullah, Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor; serta Rizki Taufik, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan