Untuk diketahui, KPK sebelumnya resmi menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor.
Ade Yasin diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Jawa Barat senilai Rp1,9 miliar.
Suap itu diberikan diduga bertujuan agar kembali medapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2021.
KPK juga mengamankan tujuh orang lainnya selain Bupati Bogor Ade Yasin.
Tiga orang diduga berperan sebagai pemberi suap bersama Ade Yasin.
Ketiganya yakni Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik.
Sedangkan yang diduga menerima suap adalah Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis, Anthon Merdiansyah.
Lalu pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor, Arko Mulawan.
Kemudian pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita.
Dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa, Gerri Ginajar Trie Rahmatullah. (ruh/pojoksatu)
