Buntut Gugatan ke Mahkamah Partai, DPC se-Sulsel Minta DPP Demokrat Bentuk Tim Pencari Fakta

  • Bagikan
Ketua DPC Demokrat Maros, Amirullah Nur.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Gugatan 16 Dewan Pimpinan Cabang Demokrat di Sulsel ke Mahkamah Partai Demokrat terkait hasil Musda Demokrat Sulsel berlanjut.

Mereka meminta agar DPP atau Mahkakah Partai membentuk tim pencari fakta.

Desakan ini bertujuan agar Mahkamah Partai menemukan titik terang sejumlah dinamika Musda yang tidak dilaporkan secara lengkap ke DPP.

Hal ini disampaikan Ketua DPC Demokrat Maros, Amirullah Nur. "Kami menduga, DPP dalam hal ini Ketua BPOKK DPP Demokrat, Herman Khairon tidak melaporkan dinamika secara utuh," kata Amirullah di Warkop Phoenam Makassar, Rabu, 4 April 2022.

Salah satu dinamika utama yang diduga tidak dilaporkan utuh oleh Herman Khairon adalah kenyataan bahwa forum Musda Demokrat Sulsel ketika itu menolak Laporan Pertanggungjawaban Ketua Demokrat demisioner, Ni'matullah.

Ketua Demokrat Maros, Amirullah melanjutkan, di dalam aturan pelaksanaan Musda, Pertanggungjawaban Lpj hanya mengenal istilah diterima atau ditolak. Jika mayoritas suara voting menolak, maka forum musda harus menegaskan Lpj ditolak. Begitupun sebaliknya.

16 DPC ini menduga Herman Khairon sebagai utusan DPP dalam Musda tidak melaporkan dinamika ini secara utuh. Herman dianggap membuat kesalahan dengan masih mencantumkan hasil Pertanggungjawaban Ni'matullah itu dengan "16 menolak, 8 menerima".

"Yang harus dicantumkan di situ adalah menolak. Ini ada hal krusial. Karena gara-gara Laporan dengan konsideran '16 menolak, 8 menerima' inilah, DPP harus kehilangan karena menetapkan kembali Ketua Demokrat yang LPJ-nya ditolak," kata Amirullah.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan