FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Wacana Munaslub Partai Golkar kini berhembus kencang. Hal ini sebagai upaya menggoyang kursi Ketum Airlangga Hartarto.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar HAM Nurdin Halid menegaskan musyawarah nasional luar biasa adalah hal luar biasa yang tidak bisa sembarang digelar.
Nurdin mengatakan, anggaran dasar/anggaran rumah tangga dengan jelas mengatur syarat musdalub bisa digelar.
"Saya kira untuk melakukan munaslub itu hal tidak mudah, harus merujuk konstitusi partai," kata NH saat dihubungi Kamis (12/5/2022).
Nurdin mencontohkan, munaslub itu baru bisa digelar apabila ketua umum berhalangan tetap, mengundurkan diri, melanggar AD/ART.
Sepanjang tidak ada pelanggaran terhadap AD/ART maka tidak ada alasan untuk melakukan munaslub.
Kedua, lanjut NH, apabila ketua umum jadi tersangka kasus hukum, atau ada perbuatan pidana lain yang dia lakukan.
Ia mencontohkan dinamika di masa kepemimpinan Setya Novanto saat ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2017 lalu.
"Nah sepanjang tidak jadi tersangka dan tidak ada perbuatan pidana lain, maka itu berarti tidak ada pelanggaran konstitusi," kata NH.
Nurdin Halid mengatakan, saat ini Partai Golkar harus terus memasifkan konsolidasi kader menghadapi agenda politik 2024.
Menurutnya Partai Golkar harus tampil jadi pemenang pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada serentak 2024.
Nurdin menegaskan Golkar harus bisa mengulang kejayaan saat jadi pemenang pemilu 2004 lalu, atau 20 tahun silam.
"Jadi saya kira sekarang ini Golkar itu sedang konsolidasi untuk memangkan pilpres, pileg, dan pilkada," katanya.
Meski demikian, Nurdin menilai Airlangga Hartarto harus peka dan segera mengantisipasi suara-suara ataupun gerakan tersebut.
Ia mencontohkan Airlangga harus meningkatkan keharmonisan antar pengurus. Termasuk memasifkan rapat antar pengurus.
"Kalau ada suara-suara seperti itu, ketua umum harus peka dan diantisipasi," katanya.
"Jadi misalnya manajemen partai harus diperbaiki, hubungan sesama sesama pengurus harus lebih ditingkatkan supaya bisa meredam gejolak yang mengganggu kesolidan internal partai Golkar," lanjut NH.
Dengan pola kepemimpinan tersebut, Nurdin meyakini segala upaya kudeta bisa diantisipasi dengan mudah.
"Sehingga bisa antisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi yang mengganggu kesolidan partai. Sekarang Golkar itu sebetulnya solid," kata NH.
Nurdin Halid menilai, Airlangga punya dua tanggung jawab dalam masa kepemimpinannya ini.
Pertama, selain memimpin Partai Golkar, ia juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Ia punya tugas membantu Presiden Joko Widodo.
"Sudah banyak gerakan dilakukan pak Airlangga, tapi memang konsolidasi partai belum berjalan secara maksimal," katanya.
"Saya kira itu hal wajar karena beliau sedang hadapi tantangan cukup berat yaitu pandemi, sebagai menko perekonomian beliau harus fokus pada soal tantangan dihadapi negara tentang perekonomian," katanya.
Oleh karena itu, Nurdin mengingatkan, Airlangga harus menyadari dengan kesibukan sebagai menko, itu lebih utama karena itu kepentingan bangsa dan negara.
Tapi kemudian kepentingan partai tidak boleh terabaikan. Oleh karena fungsi partai harus berjalan sesuai AD/ART.
"Wacana isu munaslub harus segera diredam kalau ada gejolak internal, kita kan sedang hadapi tahun politik, maka jangan sampai Golkar dimasuki orang luar, untuk mengganggu, menyusupi kekompakan partai Golkar," kata NH. (ikbal/fajar)
