Menurut Adian, pernyataan itu bukan saja menghina para anggota DPR, tetapi juga menghina partai yang menyeleksi calon, bahkan lebih jauh menghina rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang memilih nama-nama anggota dewan di bilik suara.
"Kembali saya kecewa pada Fahri yang mencela proses demokrasi yang sudah memberi dia kesempatan menjadi anggota DPR tiga periode.
Aneh, bagaimana mungkin ada orang yang bisa mencaci maki prosesnya, tetapi hasil dari proses itu justru dinikmati belasan tahun," kritiknya.
Adian mengaku tidak bicara tentang kerja formal DPR yaitu membuat undang-undang, menyusun dan menetapkan anggaran negara lalu mengawasi eksekutif terkait pelaksanaan undang-undang dan penggunaan anggaran itu.
Adian hanya ingin menyampaikan ke Fahri, bahwa sumpah jabatan DPR juga memperjuangkan aspirasi rakyat dan aspirasi tersebut tidak diperjuangkan sekadar dalam kalimat undang-undang maupun angka dalam APBN.
Melainkan menggunakan kewenangan dan jejaring politik anggota DPR untuk melakukan pembelaan terhadap rakyat yang dianiaya dan mengalami ketidakadilan.
"Dalam hal perjuangan kerakyatan itu, boleh kah saya bertanya dimana Fahri ketika saya dan rakyat sejak 2015 memperjuangkan agar berhektare tanah Cendana di kabupaten Bogor bisa dibagikan menjadi milik Rakyat?" bebernya.
"Dimana Fahri ketika saya dan sebagian rakyat Bogor, Cianjur, Sumedang, Bandung, Majalengka dan Cirebon hingga Semarang, memperjuangkan hak atas tanah mereka yang dilintasi jalur Sutet?" ulasnya lagi.
"Boleh kah saya bertanya pada Fahri, dimana dia saat saya dan Dani Amrul Ichdan (Direksi Mind Id) bersama masyarakat Pongkor berjuang sesuai harapan Presiden Jokowi agar ribuan rakyat bisa membentuk koperasi tambang dan menambang emas di lahan Antam di Pongkor," tutur Adian.
