FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga turut berkomentar perihal beberapa menteri yang disebut-sebut sibuk berkampanye dibanding menjalankan tugasnya membantu Presiden Joko Widodo.
Menurut Jamiluddin, menteri yang teridentifikasi berkampanye untuk Pilpres 2024 seharusnya mundur dari kabinet Jokowi. Jamiluddin lantas membeberkan dua penyebabnya.
Pertama, kata dia, menteri yang bersangkutan sudah tidak akan fokus lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (tupoksi). "Hal itu tentunya akan memengaruhi kinerja sang menteri," kata Jamiluddin dalam keterangannya kepada JPNN.com, Jumat (13/5).
Jamiluddin menilai para menteri yang fokus melaksanakan tupoksinya, kinerjanya tidak terlalu signifikan.
Oleh karena itu, lanjut dia, masuk akal kalau kinerja para menteri diragukan bila mereka ikut kampanye. "Rakyat akan keberatan bila menteri bekerja tidak fokus pada tuposinya. Sebab, menteri digaji dari uang rakyat," ujar Jamiluddin
Penyebab kedua, lanjut dia, sulit memisahkan penggunaan dana dan fasilitas yang dipakai sang menteri saat kampanye.
Jamiluddin lantas bertanya selama kampanye sang menteri menggunakan dana dan fasilitas kementerian atau pribadi/partai politiknya.
"Sang menteri akan sulit memisahkan anggaran yang digunakan untuk biaya akomodasinya saat berkampanye di suatu tempat. Hal ini merugikan negara bila anggarannya diambil dari kementeriannya," ujar Jamiluddin.
Mantan dekan Fikom IISIP itu menilai kedua penyebab tersebut tampak sulit diatasi para menteri yang teridentifikasi kampanye. Atas dasar itu, menteri yang berkampanye layak mengundurkan diri.
