Pemerintah Sudah Buka Keran Ekspor CPO, Ada Tiga Syarat Persetujuan yang Disiapkan Kemendag

  • Bagikan
Ilustrasi CPO

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah resmi mencabut larangan ekspor CPO sejak Senin (23/5). Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menerbitkan Peraturan Mendag Nomor 30 Tahun 2022 tentang ekspor CPO, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil (UCO).

Lutfi mengatakan beleid tersebut berpegang pada prinsip kebutuhan CPO hingga minyak goreng di dalam negeri dan keterjangkauan harganya merupakan hal utama. Kemendag menetapkan tiga syarat bagi perusahaan yang ingin mendapatkan persetujuan ekspor.

“Pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan CPO di dalam negeri dan keterjangkauannya bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Kami harapkan kerja sama semua pemangku kepentingan untuk menyukseskan kebijakan pengaturan ekspor kembali ini,” kata Lutfi dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/5/2022).

Permendag Nomor 30 Tahun 2022 menetapkan, eksportir harus memiliki dokumen Persetujuan Ekspor (PE) sebagai syarat mengekspor CPO dan produk turunannya sesuai dengan yang diatur dalam permendag tersebut. Masa berlaku PE adalah enam bulan.

Terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh PE. Pertama, eksportir harus memiliki bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dengan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation/DPO) kepada produsen minyak goreng curah. (riki/fajar)

  • Bagikan