FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menilai penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengatasi permasalahan minyak goreng memperlihatkan roda organisasi di kabinet tidak berjalan dengan baik.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebutkan penunjukan itu seolah kinerja kementerian terkait tidak sanggup mengatasi, sehingga membutuhkan sosok menteri lain untuk memperbaikinya.
Herzaky menyebutkan meski penunjukan itu adalah hak prerogratif Presiden, tetapi itu menandakan ada permasalahan yang sangat serius di kabinet.
"Ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini (Luhut, red)," kata Herzaky melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (25/5).
Menurut dia, tidak heran jika publik menyebut Luhut Binsar sebagai "Menteri Segala Urusan" lantaran sering diberikan tugas khusus oleh Presiden Jokowi walaupun itu bukan tupoksinya.
"Setelah sebelumnya digelari menteri segala urusan, bisa-bisa sekarang dianggap 'Menko Minyak Goreng', saking mendesaknya masalah minyak goreng ini untuk ditangani, karena sudah berlarut-larut hampir setengah tahun tanpa ada solusi yang memadai,” lanjutnya.
Dia juga menyebutkan saat ini yang dibutuhkan rakyat Indonesia adalah harga minyak goreng turun.
"Rakyat tidak peduli siapa yang mengurus minyak goreng ini di kabinet. Rakyat butuhnya kisruh minyak goreng ini tuntas, harga minyak goreng dalam kemasan kembali turun," jelasnya.
Alumnus Universitas Indonesia (UI) itu juga meminta kepada Luhut untuk segera menyelesaikan masalah minyak goreng yang sudah berlarut-larut ini.
