Sepuluh Anggota Nonaktif DPRD Muara Enim Dicabut Hak Politiknya, Divonis Hakim 4 Tahun Penjara

  • Bagikan
Sidang putusan terhadap 10 orang anggota DPRD Muara Enim nonaktif atas kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR. Sidang dilanksanakan di PN Palembang, Rabu (25/5). (M. Riezko Bima Elko P./Antara)

FAJAR.CO.ID, MEDAN — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, memberikan hukuman pencabutan hak politik kepada 10 orang anggota nonaktif DPRD Kabupaten Muara Enim. Mereka dinyatakan bersalah atas kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR setempat Tahun Anggaran 2019.

Dalam sidang tersebut majelis hakim memvonis 10 orang terdakwa itu dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun serta denda senilai Rp 200 juta subsider kurungan tambahan selama sebulan. Hakim juga mewajibkan para terdakwa membayarkan uang pengganti masing-masing antara Rp 300 juta, Rp 250 juta, dan Rp 200 juta selambat-lambatnya selama 1 bulan.

Para anggota nonaktif DPRD Muara Enim tersebut adalah Indra Gani, Ishak Joharsah, Piardi, Subahan, Mardiansah, Fitrianzah, Marsito, Muhardi, Ari Yoca Setiaji, dan Ahmad Reo Kesuma.

”Memutuskan, memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dilipih selama 2 tahun setelah masa pidana pokok para terdakwa itu selesai,” kata Ketua Majelis Hakim Efrata Happy Tarigan seperti dilansir dari Antara dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu (25/5).

Menurut hakim, hukuman pencabutan hak politik itu diberikan untuk mengembalikan kepercayaan publik yang telah tercederai oleh perbuatan para terdakwa. Sebab, mereka terbukti menerima hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Muara Enim.

  • Bagikan