FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bakal merapikan masalah minyak goreng dari hulu sampai hilir.
Luhut Binsar mengaku sudah mengaudit perusahaan minyak kelapa sawit dan bakal membuat gebrakan baru.
"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit," katanya dalam seminar nasional Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) secara daring yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Menurut Luhut, audit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada.
Hal itu meliputi luasan kebun, produksi, hingga kantor pusatnya. Dia memasatikan akan memindahkan kantor pusat perusahaan minyak kelapa sawit ke Indonesia.
"Saya lapor Presiden, 'Pak, headquater-nya (kantor pusat) harus semua pindah ke sini'," katanya.
Luhut menegaskan kantor pusat perusahaan sawit wajib berada di Indonesia agar pajak dibayar sesuai ketentuan.
Pasalnya masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri sehingga Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak.
"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)," tegasnya.
Meski dicibir soal peran dan tugas barunya mengurus masalah minyak goreng, Luhut tak sekadar menangani sisi hilir penjualan minyak goreng.
Luhut Binsar menyebut banyak masalah minyak goreng bukan sekadar siapa yang menangani, melainkan tujuan utama penyelesaian masalah tersebut.
Dia berharap pasokan dan harganya bisa kembali dijangkau masyarakat.
"Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar siapa yang nanganin, si itu nanganin. Mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres. Buat saya, ingat itu, berpegang teguh pada tujuan," pungkas Luhut Binsar. (jpnn/fajar)
