Lebih lanjut, Indonesia memandang transisi energi tidak hanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan respon terhadap perubahan iklim, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Yang perlu ditekankan adalah pentingnya keadilan sosial untuk menciptakan transisi energi yang adil dan terjangkau.
Setiap negara memiliki kemampuan yang berbeda atau common but differentiated responsibilities. Khusus untuk Indonesia, mekanisme keuangan sangat penting dalam proses phase down batu bara dimana Indonesia berkomitmen merealisasikan target ini pada 2060 atau lebih cepat.
“Mobilisasi sumber daya, termasuk sumber daya keuangan dan peningkatan kapasitas, terutama dalam penelitian dan pengembangan, sistem perdagangan emisi, dan subsidi energi terbarukan sangat esensial untuk tujuan ini,” lanjut Menko Airlangga.
Selanjutnya Dr. Fatih Birol mengingatkan dua kondisi penting yang ada saat ini yaitu terjadinya krisis energi dan adanya ancaman perubahan iklim. Executive Director Fatih juga mengapresiasi agenda G20 Energy Transition Working Group (ETWG) yang berorientasi praktis dan dapat mengakomodasi kepentingan semua negara, sehingga menghasilkan gagasan transisi energi yang dapat disetujui pada tingkatan global.
Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga mengatakan perlu hasil yang konkret berupa prototype project yang dapat direplikasi di setiap negara, seperti halnya Carbon Capture Storage and Utilization (CCSU) atau model transisi energi yang berhasil dilakukan Afrika Selatan.
