FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Raja Sapta Oktohari selaku terlapor Pidana di Polda Metro Jaya diduga mengunakan modus mencari bemper atau kambing hitam untuk dipersalahkan atas pidana penghimpunan dana masyarakat tanpa ijin BI.
Pasalnya Hamdriyanto baru di rubah menjadi Direktur Utama PT mahkota, setelah gagal bayar terjadi. Sehingga selama belum gagal bayar dan terjadi penghimpunan dana masyarakat Dirut Mahkota masih dipegang Raja Sapta Oktohari, disinilah RSO seharusnya mengurus ijin BI.
Hamdriyanto dalam keterangannya kepada tim advokat menjelaskan, bahwa dirinya diminta menandatangani surat pertanggungjawaban terhadap Mahkota, seolah-olah dirinya yang memalsukan surat dan mengambil uang Perseroan untuk menghindari pidana penggelapan.
"Fakta adanya Hamdriyanto sebagai Bemper, dapat dilihat pula ketika Kresna Sekuritas anjlok Hamdiyanto dijadikan Direktur Utama PT Pusaka oleh Grup Kresna. Jadi satu orang ini dijadikan direksi beberapa perusahaan gagal bayar sebagai bemper, jika kena pidana maka dia akan masuk penjara mengantikan aktor intektual/pelaku sesungguhnya sebagai bemper," Ujar Sugi selaku Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm, Jumat (27/5/2022).
"Tidak mungkin MPIP bisa diberikan ijin BI karena akta pendirian PT adalah untuk usaha Properti bukan usaha bidang keuangan sehingga tidak mungkin OJK memberikan ijin keuangan (himpun dana). Bisa dipastikan Raja Sapta Oktohari seharusnya tahu perusahaan properti tapi dengan sengaja menghimpun dana masyarakat. Apalagi jelas Video Raja Sapta Oktohari mengajak para peserta untuk taruh uang di Mahkota." sambungnya.
