FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta agar ketika mengeluarkan produk pangan misalnya dengan kemasan tertentu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak hanya memperhatikan dampak kesehatannya semata tapi juga dampak lingkungannya. KLHK ingin bagaimana caranya agar kebijakan-kebijakan program pemerintah itu bisa saling melengkapi.
“Dampak kesehatan itu pasti nomor satu karena itu terkait tugas BPOM. Tapi kami juga ingin dampak sampahnya juga harus diperhatikan,” ujar Ujang Solihin Sidik, Kasubdit Tata Laksana Produsen Direktorat Pengurangan Sampah KLHK dalam sebuah webinar yang digelar secara online pada Kamis (2/6/2022).
Dia mengatakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu harus saling melengkapi. Dalam hal kebijakan BPOM, kata Uso, sapaan akrab Ujang Solihin ini, harus juga ada sinergis antara KLHK dengan BPOM. Selama ini, menurutnya, KLHK belum pernah melakukan komunikasi dengan BPOM terkait kebijakan yang dikeluarkan.
“Sebelum izin edar terhadap suatu produk kemasan disetujui, BPOM belum pernah mengkomunikasikannya kepada KLHK. Makanya belum ada aturan bahwa KLHK dapat memberikan rekomendasi kepada BPOM soal dampak lingkungan yang disebabkan produk tersebut,” tuturnya.
Tapi saat ini, Uso mengatakan KLHK akan coba untuk mulai melakukan komunikasi dengan BPOM terkait dampak lingkungan kemasan produk pangan sebelum diizinkan beredar.
“Jadi, ini sedang kami komunikasikan secara intensif bagaimana caranya kebijakan-kebijakan program pemerintah ini saling melengkapi. Di mana, dampak kesehatan manusia terjaga, dampak lingkungan juga terjaga. Jadi, dua-duanya harus berjalan dengan baik. Kami ingin pemerintah bisa sinergis,” tukasnya.
