FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Syarief Hasan merespons kebijakan pemerintah menghapus tenaga honorer yang mulai berlaku pada 28 September 2023.
Menurut dia, tenaga honorer memiliki peran sangat penting di berbagai sektor publik.
Misalnya, Syarief mencontohkan, sektor pendidikan yang banyak mendayagunakan tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan pendidik.
Oleh karena itu, kata dia, apabila terjadi penghapusan honorer, lumpuhnya pelayanan publik akan sangat mungkin terjadi.
"Ada banyak tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun. Namun, mereka kesulitan untuk mendapatkan status yang pasti jika aturan sebagaimana yang disampaikan pemerintah ini diberlakukan. Perlu adanya atensi atas pengabdian tenaga honorer," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/6).
Politikus senior Partai Demokrat itu meminta pemerintah mengevaluasi rencana penghapusan tenaga honorer tersebut.
Selain itu, Syarief juga berharap pemerintah menyiapkan solusi berkelanjutan mengenai nasib jutaan tenaga honorer di tanah air.
"Pemerintah harus mengevaluasi rencana penghapusan tenaga honorer ini, atau setidaknya menyiapkan solusi yang berkelanjutan mengenai nasib jutaan tenaga honorer yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia," kata Syarief.
Dia menyatakan bahwa kebijakan terkait tenaga honorer sangat terkait dengan keberpihakan pada nasib jutaan rakyat dan keluarganya yang menggantungkan hidup pada pekerjaan tersebut.
Syarief pun menekankan bahwa tugas pemerintah adalah memastikan regulasi tidak membawa duka bagi rakyat.
