Keberatan SE Penghapusan Honorer, Pemerintah Daerah Justru Usul Diangkat Jadi PNS

  • Bagikan
Ilustrasi honorer

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Surat Edaran (SE) Penghapusan Honorer yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memicu polemik berkepanjangan.

Sejumlah pemerintah daerah tidak setuju dengan penghapusan honorer karena minimnya anggaran daerah.

Beberapa daerah bahkan menyebut SE penghapusan honorer yang diterbitkan tanggal 31 Mei itu memicu masalah baru jika tidak segera diselesaikan.

Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), H Iskandar Kamaru mengungkapkan berat rasanya bila harus menghapus honorer. Itu karena pihaknya masih membutuhkan tenaga honorer.

Bupati Iskandar Kamaru menawarkan solusi para honorer itu diangkat jadi PNS saja.

Kalau diangkat menjadi PPPK, Pemda kesulitan dengan gaji dan tunjangan. "Masalah pengangkatan PPPK ini ada di anggaran gaji. Kalau ditanggung pusat, kami dengan senang hati mengusulkan seluruh honorer di Bolsel jadi PPPK," kata Bupati Iskandar.

Hal serupa terjadi Pemkab Nias Barat. "Kami tidak menolak melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, tetapi mohon ada pertimbangan bagi wilayah yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya minim," kata Wakil Bupati Nias Barat Era Era Hia kepada JPNN.com, Minggu (5/6).

Wabup Era Era Hia mengungkapkan, dari tiga solusi yang ditawarkan pemerintah pusat, Pemkab Nias Barat lebih condong ke CPNS, dibandingkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), apalagi outsourcing.

Jika merekrut CPNS, pemda tidak lagi memikirkan soal gaji dan tunjangan. Sangat berbeda dengan PPPK, yang saat ini masih polemik.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan