FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengkritik rencana pemerintah yang akan menerapkan tarif baru harga tiket menaiki Candi Borobudur menjadi Rp 750 ribu bagi wisatawan lokal. Dia meminta pemerintah bisa mengkaji ulang kebijakan tersebut.
“Saya pada posisi tidak setuju. Saya tidak setuju dan kalau sudah diputuskan saya kira perlu dilakukan evaluasi,” kata Huda kepada wartawan, Senin (6/6).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut, seharusnya pemerintah melihat pertimbangan lain dalam membuat tarif baru seharusnya menjadu opsi terakhir. Dia menegaskan, ada kebijakan lain yang bisa dilakukan pemerintah dalam menjaga kekayaan sejarah dan budaya.
“Misalnya, jumlah wisatawannya yang dibatasi, dilimit pada konteks pengaturan jamnya, jumlahnya, dan seterusnya. Bukan menaikkan (tarif) tiketnya,” tegas Huda.
Dia pun menilai, kenaikan tarif itu berisiko menjauhkan pemahaman masyarakat terkait pengetahuan situs budaya dan sejarah. Karena itu, legislator PKB ini mendorong agar Candi Borobudur tetap menjadi destinasi yang dapat diakses sebanyak-banyaknya oleh wisatawan lokal.
“Kalau ingin menjadikan Borobudur sebagai destinasi eksklusif, karena dalam konteks ini, saya masih setuju Borobudur harus tetap menjadi destinasi yang bisa diakses sebanyak-banyaknya oleh wisatawan kita. Karena risiko ketika menjadi destinasi eksklusif risikonya adalah dia akan menjadi destinasi yang menjauhkan masyarakat dari pemahaman dan pengalaman pengetahuan spiritual,” papar Huda.
