FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan penambahan anggaran BUMN tahun 2023 sebesar Rp 79,7 miliar. Hal ini diusulkan untuk dapat mendukung pencapaian target kinerja pada 2023.
Ia menilai, pagu indikatif yang diberikan untuk Kementerian BUMN relatif kecil dibandingkan kementerian yang lain, yaitu Rp 232 miliar. Maka dari itu, diharapkan pagu indikatif bisa ditambah menjadi Rp 311 miliar.
“Bila tidak keberatan, kami menginginkan agar anggaran BUMN bisa terjaga di atas Rp 311 miliar,” pungkas Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (7/6/2022).
Lebih rinci, pagu Indikatif Kementerian BUMN tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 232 miliar. Angka itu berasal dari program dukungan manajemen senilai Rp 162 miliar serta program pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp 69 miliar.
Adapun, pagu indikatif yang diusulkan ditambah Rp 79,7 miliar itu akan digunakan untuk peningkatan Kapabilitas Executive Talent Management sebesar Rp 1,4 miliar. Ini termasuk peningkatan Kapabilitas Portal HC terkait dengan Recruiting & Onboarding, Talent Assessment, Talent Mobility dan Career Planning BUMN.
Lalu, Penguatan Sistem Informasi Rp 38,3 miliar untuk peningkatan Kapasitas Aplikasi, Pembentukan PMO dan Portofolio Management tools dan Peningkatan IT Service Management. Selanjutnya adalah Renovasi Gedung serta kebutuhan operasional lainnya sebesar Rp 25 miliar untuk perbaikan Chiller, Recycle Water, Parkir System, Renov Ruang kerja, Penggantian Rooftank dan sebagainya.
