FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Elemen masyarakat menggelar aksi demo di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Kamis (9/6/2022). Pendemo mendukung penuntasan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya yang tengah ditangani 'Gedung Bundar', termasuk dengan memeriksa pejabat level menteri.
"Kami mendukung Kejagung untuk memeriksa pejabat yang lebih tinggi sampai di level menteri-menteri kabinet Presiden Jokowi," kata Korlap Aksi Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) Rizki Akbarianto alias Firli kepada wartawan di sela gelaran aksi.
Kasus CPO ini, berkelindan dengan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng beberapa bulan belakangan. Selain telah menetapkan sebagai tersangka beberapa orang dari swasta, Kejagung juga mentersangkakan seorang Dirjen Kemendag RI dan juga sudah memeriksa pejabat BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).
"Ini langkah pemberantasan korupsi yang patut terus didukung. Termasuk dengan terus mendalami perkara dengan memeriksa pejabat yang lebih tinggi, tak terkecuali Menko Perekonomian Airlangga Hartarto," kata Rizki.
Formasi menilai, pemeriksaan terhadap Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto adalah hal yang wajar dan sepatutnya dilakukan. Pasalnya, Menteri Airlangga juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah BPDPKS.
"Berbagai pihak termasuk anggota DPR RI juga sudah memberi catatan soal BPDPKS yang mengaku hanya 'membeo' kepada Komite Pengarah," terang Rizki.
Tak hanya mengapresiasi kinerja Kejagung, dalam kesempatan itu para pendemo juga menyatakan apresiasi kepada Presiden Jokowi. Tak lama setelah menyatakan akan membenahi BPDPKS, pejabat badan ini pun diperiksa oleh Kejagung.
