Kepercayaan Publik pada KPK Menurun, Tokoh NU Umar Hasibuan: Ketuanya Sibuk Pasang Baliho, Wakil Ketua Terima Gratifikasi

  • Bagikan
Tokoh NU Umar Hasibuan atau disapa Gus Umar--Instagram/ @umar_hasibuan70

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau disapa Gus Umar angkat bicara mengenai kepercayaan masyarakat menurun terhadap Lembaga Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gus Umar secara terus terang, mendesak KPK untuk dibubarkan dan memperkeuat Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menurut Gus Umar lembaga antirasuah tersebut harus dibubarkan, karena kinerja KPK Firli Bahuri tidak sesuai diharapkan, termasuk spanduk atau baliho pencapresan yang telah banyak beredar.

Gus Umar menyentil Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terkait penerimaan gratifikasi menonton MotoGP di Sirkuit Mandalika.

Pernyaatan Gus Umar tersebut terhadap KPK diketahui melalui akun Twitter pribadinya bernama @UmarHasibuan070.

"Ketuanya sibuk pasang baliho. Wakil ketua terima gratifikasi," ucap Gus Umar pada Kamis 9 Juni 2022.

Gus Umar menyinggung buronan Harun Masiku yang sampai saat ini belum ditangkap oleh KPK. Selain itu kasus yang diurus hanya pada lever kepada daerah.

"Harun Masiku gak ditangkap. Sekarang kerjanya cuman kelas teri namngkap kepada daerah KPK layak dibubarkan," tuturnya.

Gus Umar minta kepada pemerintah untuk memperkuat Kejagung untuk membarantas korupsi.

“Lebih baik perkuat kejagung yang sekarang kerjanya jauh lebih hebat dari KPK,” jelas Gus Umar.

Sebelumnya, Hasil survei Indikator Politik Indonesia mengungkap KPK menduduki posisi paling buntut sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya oleh publik dengan tingkat kepercayaan hanya 49,8 persen.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, jika hasil survey tersebut akan menjadi motivasi bagi KPK dalam bekerja membarantas korupsi.

"Pengukuran itu akan menjadi masukan sekaligus motivasi bagi KPK untuk terus melakukan upaya perbaikan dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis, 9 Juni 2022.

Ia mengatakan, KPK mengapresiasi semua pihak yang terus konsisten mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui perannya masing-masing.

"Termasuk melalui survei yang mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk KPK," ucapnya.

KPK pun berharap kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan bisa berdampak secara nyata dalam mendukung kemajuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagaimana visi KPK untuk menurunkan tingkat korupsi di Indonesia, yang kemudian diterjemahkan dalam pelaksanakan tiga pendekatan yaitu upaya edukasi dan peran serta masyarakat, perbaikan sistem tata kelola, serta penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Ali mengeklaim, sepanjang periode Januari-Maret 2022, KPK berhasil mengembalikan asset hasil tindak pidana korupsi mencapai Rp Rp179,390 miliar. Angka tersebut naik 157 persen dibanding periode yang sama pada 2021 yang mencapai Rp71,134 miliar.

"Tiga pendekatan pemberantasan korupsi itu diharapkan memberikan dampak yang konkret, untuk menumbuhkan kesadaran dan budaya antikorupsi di masyarakat, menutup celah-celah rawan korupsi dalam sistem tata kelola, serta efek jera bagi para pelaku dan pemulihan kerugian keuangan negara melalui penanganan perkara korupsi," ucap Ali. (fin)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan