Hamka B Kady: Anggaran PUPR Terkait Program Berbasis Kerakyatan Harus Dinaikkan

  • Bagikan
Anggota Komisi V DPR Hamka B Kady (dok pribadi)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI menyepakati akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk menutup backlog terhadap program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN tahun anggaran 2023 di DPR RI.

Ada pun backlog atau selisih anggaran yang dimasksud sebesar Rp61.404.761.556.000.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi V yang dihadiri oleh Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono, di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Kesepakatan antara Komisi V dengan Kementerian PUPR guna menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN tahun anggaran 2023.

Hal ini berdasarkan usulan dan hasil kunjungan kerja Komisi V dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional, termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Dalam rapat ini Komisi V telah memahami paparan tentang Pagu Indikatif TA 2023 Kementerian PUPR sesuai Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor: S-353/MK.02/2022 dan Nomor: B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 hal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2023 tanggal 18 April 2022.

Adapun pagu kebutuhan Kementerian PUPR tahun anggaran 2023 sebesar Rp159.611.866.100.000 sementara pagu indikatif tahun anggaran 2023 sebesar Rp98.207.104.544.000.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan