KRIS Berlaku Juli, DJSN Masih Kaji untuk Iuran Peserta BPJS Kesehatan

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Mickael B Hoelman menilai kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bertujuan untuk kesetaraan pelayanan kesehatan.

Menurutnya, DJSN masih mengkaji terkait iuran BPJS Kesehatan pada kebijakan penghapusan kelas rawat inap yang akan berlaku pada Juli mendatang.

Dia menjelaskan, KRIS mendorong ada ekuitas atau kesetaraan pelayanan. "Jadi semua pelayanan itu
ada standarnya dan berlaku sama, sehingga tidak ada lagi diskriminasi," jelasnya..

Dia merinci, ada kriteria kelas rawat inap standar (KRIS) untuk meningkatkan mutu layanan jaminan kesehatan nasional (JKN).

"Tetapi standar itu sudah diujicobakan secara bertahap terlebih dahulu kepada rumah sakit pemerintah, misalnya rumah sakit tentara dan rumah sakit kepolisian, kemudian rumah sakit umum daerah, dan pelan-pelan ke rumah sakit swasta," bebernya, Kamis (9/6/2022).

Terkait iuran yang akan diberlakukan, menurut Mickael B Hoelman, itu masih dalam pembahasan dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Apalagi, beber pria yang merupakan salah seorang inisiator lahirnya Komisi Anggaran Independen (KAI) ini, pesertanya tak hanya peserta mandiri, tetapi ada juga peserta penerima bantuan iuran (PBI)."Itu masih dalam percakapan (pembahasan, red) terus menerus, nanti kesesuaiannya terhadap mutu pelayanan," urainya.

Sebelumnya, Pps Kepala Humas BPJS Kesehatan, Arif Budiman menjelaskan, pemberlakuan itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan