“Sayup-sayup terdengar,” tuturnya, Senin (13/6/2022).
Akan tetapi, Wakil Ketua MPR RI ini menegaskan bahwa soal resfhuffle kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden.
PKB, kata dia, sepenuhnya menghormati keputusan presiden soal reshuffle kabinet.
“Ini sudah bolak-balik isu ini muncul. Bagi PKB jelas ini kewenangan presiden,” tegasnya.
Kendati demikian, Jazilul berharap, jika benar ada reshuffle agar tidak menambah beban bagi menteri yang masuk atau yang keluar.
Sebab, hal itu malah akan menambah persoalan baru di tengah krisis global yang masih berkecamuk dan berdampak ke Indonesia.
“Karena kan pasti namanya reshuffle itu kan ada dampaknya buat menteri yang diganti atau menteri yang mengganti,” kata dia. (pojoksatu/fajar)
