FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku jengkel dengan pengelolaan keuangan di sejumlah daerah.
Di saat pemerintah pusat rutin melakukan transfer ke daerah, realisasi belanja modal pembangunan infrastruktur dasar masih sangat minim.
Ironisnya, daerah banyak yang menyimpan APBD-nya di bank. Menurut Sri Mulyani, posisi dana Pemda di perbankan per Mei 2022 sebesar Rp 200 triliun.
Angka itu naik dari posisi 2021 periode sebesar Rp 172 triliun dan di 2020 Rp 165 triliun.
"Transfer kami ke daerah itu rutin lho. Memang ada beberapa persyaratan. Tetapi tetap daerah sekarang itu masih punya Rp 200 triliun di bank. Ini kan menggambarkan adanya ironis. Resources ada, dananya ada, tapi tidak bisa dijalankan," kata Sri Mulyani di Kementerian Dalam Negeri, pada Jumat (17/6/2022).
Dengan adanya dana mengendap di bank tersebut, pembangunan infrastruktur dasar tidak terealisasi.
Salah satunya penyediaan air bersih. Padahal banyak rakyat di daerah membutuhkan infrastruktur.
Banyak wilayah di pedalaman Indonesia yang tidak memiliki sarana mandi, cuci, kakus (MCK) yang memadai.
"Begitu pun kemiskinan di daerah yang masih tinggi. Bapak/Ibu sekalian lihat begitu menerima transfer dari pusat langsung gampang bayar gaji saja. Apalagi ini sebentar lagi gaji ke-13. Wong ada by account by number. Yang perlu dipikirkan kenapa belanja barangnya banyak," ucap Sri Mulyani ketus.
Kecepatan menjalankan instrumen, lanjutnya, penting bagi daerah. Sebab hal itu dipengaruhi kecepatan dalam belanja anggarannya.
