Persoalan Kekurangan Guru di Daerah Harus Dicarikan Solusinya

  • Bagikan
Ilustrasi. (int)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan kekurangan guru di berbagai daerah, masih menjadi persoalan. Kemampuan daerah yang berbeda-beda dan tak mampu memberi tunjangan bagi para guru menjadi permasalahannya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)  diharapkan mencarikan solusi persoalan itu. 

Hal itu mengemuka saat Banggar DPR RI rapat bersama Bappenas, Kamis (16/6/2022) di DPR RI.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M. Nur Purnamasidi menjelaskan, masing-masing daerah tidak sama kemampuannya dalam hal pemenuhan tunjangan guru. 

“Ketika kekurangan guru dibebankan kepada daerah seperti pemenuhan tunjangan guru, maka daerah tidak punya kemampuan untuk membayar. Solusinya harus dicari,"  beber Purnama.

Menurutnya, kondisi tersebut sangat ironis jika dikaitkan dengan misi membangun SDM yang berdaya saing. 

Dia berharap Bappenas dapat memberi solusi terutama soal anggaran yang membelit daerah untuk menggaji dan memberi tunjangan para guru. Purnama mencontohkan, di Provinsi Jatim saja masih dibutuhkan kurang lebih 1000 guru, tapi kemampuan keuangannya tak lebih dari 500 guru saja.

Dia merinci, di  Sulawesi Barat misalnya, membutuhkan 1700 guru, tapi kemampuan daerahnya hanya untuk 67 guru. 

"Apa kita akan biarkan. Kalau kita biarkan berarti target kita untuk memenuhi kebutuhan guru di 2023 tidak tercapai," bebernya dikutip dari parlementaria.

Dia menambahkan, daerah butuh guru tapi kemampuan fiskalnya tak memenuhi. “Mereka tak punya uang untuk menjalankan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah," jelasnya. 

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan