FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP-BUMD) DKI Jakarta mencatat akumulasi rugi usaha 7 BUMD Jakarta sejak tahun 2017-2021 mencapai nilai Rp1,86 Triliun.
Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto menyesalkan melempemnya kinerja BUMD yang mengakibatkan kerugian uang negara yang cukup besar.
Padahal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menyetujui Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Akumulasi PMD DKI Jakarta yang telah disetujui DPRD DKI Jakarta sejak tahun 2017-2021 nilainya bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Namum hasilnya tak berbanding lurus dengan perolehan laba usaha dari 7 BUMD Jakarta itu," kata SGY sapaan akrabnya di Jakarta, Senin (20/6).
Diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat BUMD diketahui merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
BUMD sendiri terdiri dari perusahaan umum yang 100% sahamnya milik daerah dan perusahaan perseroan daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang seluruh modal sahamnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh daerah.
SGY membeberkan, kerugian sejumlah BUMD DKI dengan merujuk data dari BPBUMD. Pertama, rugi usaha yang dialami oleh PD Dharma Jaya, yakni terjadi pada tahun 2020 senilai Rp. 17,59 miliar dan tahun 2021 senilai Rp. 14,73 miliar. Total kerugian usahanya menjadi Rp. 32,33 miliar.
Kemudian untuk rugi usaha BUMD kedua Perumda Sarana Jaya, terjadi pada tahun 2021, yakni senilai Rp. 338,79 miliar. Sedangkan rugi usaha BUMD ketiga PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. BUMD yang 72% sahamnya milik Pemprov DKI Jakarta ini telah mengalami kerugian pada tahun 2020, yakni senilai Rp. 392,86 miliar. Lalu pada tahun buku 2021 kerugian serupa terjadi senilai Rp. 275,03 miliar. Dengan demikian total kerugian Ancol mencapai Rp. 667,90 miliar.
