KPK Cegah Ketua Umum HIMPI Mardani Maming Keluar Negeri, Imigrasi Sampaikan Ini

  • Bagikan
Mardani H. Maming. Foto: Fathan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menetapkan Ketua Umum HIMPI Mardani Maming sebagai tersangka kasus suap.

Bendahara Umum PBNU itu bahkan sudah dicekal KPK agar tidak bisa keluar dari Indonesia.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kasus dugaan suap izin usaha pertambangan sudah masuk tahap penyidikan. Namun, dia merahasiakan nama para tersangka.

"Secara resmi belum kami umumkan karena seperti yang kawan-kawan tahu, kami akan mengumumkan ketika sudah ada upaya paksa penahanan, tujuannya apa? Untuk memberikan kepastian kepada para tersangka," ujar Alex saat dikonfirmasi, Senin (20/6).

Terpisah, pihak Imigrasi membenarkan adanya permintaan KPK untuk mencegah mantan Bupati Tanah Bumbu itu bepergian keluar negeri. "(Dicegah sebagai) tersangka," kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh saat dikonfirmasi.

Achmad tidak bisa menjelaskan lebih lanjut informasi terkait alasan pencegahan itu. Pasalnya, informasi itu menjadi kewenangan KPK.
Sebelumnya, Mardani diperiksa KPK selama 12 jam pada 2 Juni 2022. Dia tak banyak berkomentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media.

Dia mengaku diperiksa terkait masalahnya dengan pemilik PT Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Mardani juga pernah menjalani persidangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Banjarmasin, Kalsel, Senin (25/4).

Mardani dalam kapasitasnya sebagai Bupati Tanah Bumbu 2010-2018. Selama persidangan, Mardani dikonfirmasi perihal penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan