Tegaskan Punya Cukup Bukti, KPK: Tak Ada Kriminalisasi dalam Kasus Mardani, Jangan Giring Opini

  • Bagikan
Bendahara Umum PBNU yang juga kader PDIP, Mardani H Maming

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah keras klaim politikus PDIP Mardani H Maming bahwa ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya setelah ditetapkan sebagai tersangka dan dicegah ke luar negeri oleh KPK. Lembaga negara anti rasuah ini memastikan setiap penetapan tersangka memiliki bukti kuat.

"Dalam setiap penanganan perkara, KPK tentu bekerja berdasarkan kecukupan alat bukti sebagaimana koridor hukum, prosedur, dan perundang-undangan yang berlaku," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (21/6/2022).

"Sekali lagi kami pastikan, KPK memegang prinsip bahwa menegakkan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum itu sendiri," sambung Ali.

KPK dalam menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk dalam kelengkapan alat bukti. Namun Ali masih belum bisa menjelaskan bukti apa saja yang telah dikantongi KPK.

"Alat bukti berdasarkan KUHAP bisa berupa keterangan dari saksi, ahli, ataupun terdakwa, serta surat maupun petunjuk lainnya," ujar Ali.

"Kemudian bahwa suatu kasus naik ke tahap penyidikan, tentu karena kecukupan minimal dua alat bukti dimaksud. Termasuk tentu dalam penyidikan dugaan korupsi tersebut," lanjutnya

KPK hingga saat ini masih belum berencana untuk membuka secara gamblang perkara mardani maming ke publik.

"Bagaimana konstruksi lengkap perkaranya dan siapa tersangkanya, sebagaimana kebijakan KPK, akan disampaikan ketika dilakukan upaya paksa penahanan ataupun penangkapan," tegas Ali.

  • Bagikan