Pembangunan IKN Nusantara Dipastikan Berlanjut, UU IKN Jadi Dasar Hukumnya

  • Bagikan
Ilustrasi Ibu Kota Negara Nusantara

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi mengatakan, dasar hukum pembangunan IKN sudah ditetapkan sebagai mana tertuang dalam UU No 3 Tahun 2022, yang artinya setiap pemimpin berkewajiban untuk tunduk dan melanjutkan instruksi UU tersebut.

“Dasar hukum pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) adalah UU No 3 Tahun 2022. Keberlanjutan IKN tentu berpijak pada keberadaan UU IKN,” kata Ferdian saat dihubungi, Kamis (23/6)

Menurut Ferdian, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap akan berjalan, meski nanti ada pergantian presiden. Sebab, pembangunan IKN sudah memiliki payung hukum.

“Pemerintah sebagai pelaksana UU tentu tunduk dengan UU tersebut,” ujar Ferdian

Meski begitu, kata dosen Hukum Tata Negara di UIN Jakarta itu, sebagai produk hukum, UU IKN ini memiliki peluang untuk di rubah tergantung sejauh mana produk UU itu memiliki kemanfaatan bagi masyarakat.

“UU merupakan produk hukum dan produk politik. Artinya, secara hukum norma dalam UU IKN sangat terbuka untuk di judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) jika dinilai bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa ibu kota Nusantara akan tetap dibangun, meskipun banyak pihak meragukannya.

Sebab, kata Jokowi, sudah ada peraturan yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Hal itu sekaligus menjawab keraguan publik soal pembangunan IKN.

  • Bagikan